Home › Politik › DPR RI Dorong Solusi Biaya Energi untuk Jaga Daya Saing Industri Batam
DPR RI Dorong Solusi Biaya Energi untuk Jaga Daya Saing Industri Batam
Keterangan Foto: Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief. Dok : Humas DPR RI. TD.YS
BATAM, Tabloid Diksi - Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief menyoroti kenaikan harga gas industri dan tarif listrik yang dinilai berpotensi meningkatkan biaya produksi serta menggerus daya saing industri di Batam, Kepulauan Riau. Persoalan energi tersebut menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam kunjungan kerja spesifik Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri Komisi VII DPR RI ke Kabil Integrated Industrial Estate (KIIE), Kota Batam, Jumat (13/11/2026).
Hendry mengatakan, berbagai persoalan yang disampaikan pengelola kawasan industri dan pelaku usaha akan dihimpun sebagai bahan pembahasan RUU Kawasan Industri. Ia meminta pengelola kawasan dan BP Batam menyampaikan seluruh persoalan tersebut secara tertulis agar dapat dikaji dan ditindaklanjuti secara lebih mendalam.
- Baca juga:
"Seluruh masukan yang tadi disampaikan akan kami belanja masalah, akan kami serap dan kami dapatkan. Saya berharap kita bisa menyampaikan secara tertulis, dan kami akan tindak lanjuti ini," ujar Hendry.
Dalam pertemuan tersebut, pengelola kawasan industri dan pelaku usaha mengungkapkan bahwa kenaikan harga energi menjadi salah satu tantangan dalam menjaga keberlanjutan investasi. Berdasarkan paparan pengelola KIIE, harga gas industri yang sebelumnya berada di kisaran USD 8,87 per MMBTU kini meningkat menjadi USD 13 per MMBTU bagi pelanggan lama dan USD 20 per MMBTU bagi pelanggan baru.
Selain gas, tarif listrik industri juga menjadi perhatian. Tarif layanan industri I-3 reguler disebut mencapai Rp1.650 per kWh sejak 1 September 2026. Sementara itu, sejumlah industri menggunakan layanan khusus dengan tarif Rp1.800 per kWh. Adapun tarif listrik untuk kebutuhan pusat data (data center) mencapai Rp2.400 per kWh.
Kenaikan harga gas dan listrik secara bersamaan dikhawatirkan semakin membebani biaya operasional perusahaan. Bahkan, pengelola kawasan menyampaikan kekhawatiran bahwa tingginya biaya produksi dapat mendorong perusahaan mempertimbangkan relokasi ke negara lain di kawasan Asia Tenggara yang menawarkan biaya operasional lebih kompetitif.
Hendry menilai, penyusunan RUU Kawasan Industri harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi dengan memperhatikan berbagai aspek yang memengaruhi keberlangsungan industri. Persoalan energi, logistik, hingga tata kelola kawasan merupakan faktor yang saling berkaitan dan perlu mendapatkan perhatian dalam penyusunan regulasi.
Melalui pembahasan RUU Kawasan Industri, Komisi VII DPR RI berharap berbagai hambatan yang dihadapi pengelola kawasan maupun pelaku usaha dapat memperoleh solusi melalui kebijakan yang tepat. Dengan demikian, kawasan industri di Batam dan berbagai daerah di Indonesia dapat terus berkembang, mempertahankan daya saing, serta berkontribusi terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. ***
Komentar Via Facebook :