Home › Politik › Komisi VII DPR Dorong Percepatan Legalitas Usaha bagi Pelaku UMKM
Komisi VII DPR Dorong Percepatan Legalitas Usaha bagi Pelaku UMKM
Keterangan Foto: Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo. Dok : Humas DPR RI. TD.YS
SEMARANG, Tabloid Diksi – Komisi VII DPR RI menyoroti rendahnya kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jawa Tengah. Dari sekitar 4,4 juta pelaku UMKM, baru 1,3 persen yang tercatat memiliki NIB. Kondisi ini dinilai dapat menghambat akses pelaku usaha terhadap pembiayaan serta berbagai program pemberdayaan pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo mengatakan, pemerintah perlu memperkuat pendampingan agar jutaan pelaku UMKM dapat memperoleh legalitas usaha dan memanfaatkan berbagai fasilitas yang telah disediakan. Hal tersebut disampaikannya dalam kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Semarang, Jawa Tengah, Jumat (13/11/2026).
- Baca juga:
“Dari 4,4 juta para pedagang, para pengusaha UMKM di Jawa Tengah ini, hanya 1,3 persen yang punya NIB. Sisanya 97 persen tidak punya. Mereka paling juga mau meminjam Rp5 juta, Rp10 juta, sampai Rp20 juta. Padahal pemerintah sudah menyiapkan pinjaman di bawah Rp100 juta tanpa agunan. Faktanya, zonk di lapangan,” ujar Yoyok.
Menurut Yoyok, ketersediaan fasilitas pembiayaan tidak akan memberikan dampak optimal apabila pelaku UMKM kesulitan mengaksesnya. Ia pun mempertanyakan efektivitas program pemerintah apabila kemudahan yang telah diatur dalam kebijakan belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
Ia menilai, negara harus hadir melalui pendampingan yang lebih konkret, terutama bagi pelaku usaha mikro yang membutuhkan tambahan modal dalam jumlah relatif kecil. Dalam hal ini, kepemilikan NIB menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan agar pelaku usaha dapat memenuhi persyaratan untuk mengakses berbagai fasilitas pemerintah.
Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah telah menjalankan sejumlah program untuk mendorong pengembangan UMKM. Di Jawa Tengah, terdapat program Waras Ekonomi yang dijalankan pemerintah provinsi, sedangkan pemerintah pusat menghadirkan program Sapa UMKM.
“Sebenarnya banyak sekali UMKM kita yang belum memiliki NIB. Tapi tadi program-program UMKM sudah dipaparkan juga, ada Waras Ekonomi yang sudah dijalankan oleh Pemprov. Dari pemerintah pusat ada Sapa UMKM. Jadi semuanya ini memang sedang dilakukan pembenahan-pembenahan supaya ke depannya UMKM kita punya NIB,” jelas Evita.
Ia berharap berbagai program tersebut dapat memperbaiki pendataan sekaligus meningkatkan jumlah pelaku UMKM yang memiliki legalitas usaha. Dengan kepemilikan NIB, pelaku usaha diharapkan semakin mudah mengakses pembiayaan maupun fasilitas pemberdayaan yang disediakan pemerintah.
Komisi VII DPR RI pun mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat pendampingan serta mempermudah proses pengurusan NIB bagi pelaku UMKM. Langkah ini dinilai penting agar fasilitas pembiayaan yang telah disiapkan pemerintah tidak hanya tersedia di atas kertas, tetapi benar-benar dapat diakses oleh masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro yang membutuhkan dukungan modal untuk mengembangkan usahanya. ***
Komentar Via Facebook :