Home › Hukum › KP2MI Cabut Izin PT ANP dan Hentikan Sementara Operasional PT Ceger Sari Buana
KP2MI Cabut Izin PT ANP dan Hentikan Sementara Operasional PT Ceger Sari Buana
Keterangan Foto: Konferensi pers bersama Kepolisian RI di Mabes Polri dan Polda Metro Jaya, pada 11–12 November 2026. KP2MI/TD-YS
JAKARTA, Tabloid Diksi – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) memperketat pengawasan terhadap perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI). Dua perusahaan, yakni PT Alfa Nusantara Perdana (ANP) dan PT Ceger Sari Buana, dikenai tindakan administratif setelah ditemukan sejumlah pelanggaran dalam proses perekrutan dan penempatan pekerja migran.
Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan perusahaan penempatan menjalankan kegiatan sesuai ketentuan hukum serta tidak mengabaikan hak dan keselamatan pekerja migran Indonesia.
- Baca juga:
Direktur Pengawasan, Pencegahan dan Penindakan KP2MI, Brigjen Pol. Guritno Wibowo, mengungkapkan perkembangan penanganan kedua perusahaan tersebut dalam rangkaian konferensi pers bersama Kepolisian RI di Mabes Polri dan Polda Metro Jaya, pada 11–12 November 2026.
Dalam keterangannya di Mabes Polri, KP2MI memaparkan penanganan dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui modus penempatan pekerja migran secara nonprosedural ke Arab Saudi yang melibatkan PT ANP. Selain itu, dibahas pula kasus penempatan ilegal ke Turki dan dugaan perekrutan pekerja migran dengan modus menjadi militer bayaran di Rusia.
Guritno menjelaskan, penanganan terhadap PT ANP bermula dari kasus seorang pekerja migran berinisial Y yang ditempatkan secara nonprosedural ke Arab Saudi pada 2025.
Hasil pemeriksaan KP2MI menemukan perusahaan tersebut memfasilitasi pengurusan visa kerja melalui akun Enjaz milik perusahaan, tetapi tidak menjalankan mekanisme penempatan sebagaimana dipersyaratkan.
"Pada 2025, KP2MI melakukan penanganan dan pendalaman terhadap kasus Pekerja Migran Indonesia berinisial Y yang ditempatkan secara nonprosedural ke Arab Saudi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, PT ANP terbukti memfasilitasi pengurusan visa kerja melalui akun Enjaz perusahaan tanpa melaksanakan proses penempatan sesuai prosedur," ujar Guritno.
Pemeriksaan juga mengungkap sejumlah pelanggaran lain, mulai dari perekrutan calon pekerja migran tanpa Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI), penempatan ke negara yang dinyatakan tertutup, hingga tidak diselesaikannya permasalahan pekerja migran yang sudah ditempatkan.
Atas temuan tersebut, KP2MI pada 30 September 2025 menjatuhkan sanksi penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan penempatan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pelindungan Nomor 20 Tahun 2025.
Perusahaan diberikan waktu tiga bulan untuk menyelesaikan kewajibannya. Setelah dilakukan evaluasi, sanksi berakhir pada 17 November 2025. Meski demikian, PT ANP tetap berada dalam pengawasan KP2MI selama 12 bulan.
Persoalan kembali muncul pada Februari 2026 setelah ditemukan kasus yang melibatkan almarhumah SM. Hasil pendalaman menunjukkan PT ANP kembali memfasilitasi pengurusan visa kerja melalui akun Enjaz perusahaan.
Namun, nama almarhumah SM tidak tercantum dalam data yang sebelumnya disampaikan PT ANP kepada KP2MI sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban atas sanksi administratif.
Karena pelanggaran kembali ditemukan ketika perusahaan masih berada dalam masa pengawasan, KP2MI akhirnya mengambil tindakan lebih lanjut.
"Mengingat pelanggaran kembali terjadi dalam masa pengawasan 12 bulan tadi, KP2MI mengambil tindakan tegas dengan mencabut SIP3MI PT ANP melalui Keputusan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1876 Tahun 2026 pada tanggal 10 September 2026," tegas Guritno.
Dengan keputusan tersebut, PT ANP tidak lagi memiliki izin untuk menjalankan kegiatan usaha penempatan pekerja migran Indonesia.
PT Ceger Sari Buana Dikenai Penghentian Sementara
Selain PT ANP, KP2MI juga menjatuhkan sanksi administratif kepada PT Ceger Sari Buana menyusul persoalan penempatan sejumlah calon pekerja migran Indonesia yang direncanakan bekerja di Slovakia.
Dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, 11 November 2026, Guritno membeberkan sejumlah temuan hasil pemeriksaan terhadap perusahaan tersebut.
Di antaranya, identitas calon pekerja yang mengadukan permasalahan tidak tercatat dalam Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI).
Selain itu, perusahaan tidak dapat menunjukkan dokumen izin kerja (working permit) yang telah disahkan. Pemeriksaan juga menemukan tidak adanya bukti keikutsertaan calon pekerja dalam kelas bahasa serta belum dilaksanakannya registrasi dan fasilitasi kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
KP2MI sebelumnya telah memanggil PT Ceger Sari Buana untuk memberikan klarifikasi pada 8 dan 17 Juli 2026.
Dalam proses tersebut, perusahaan menyatakan kesediaannya menyelesaikan persoalan para calon pekerja migran. Akan tetapi, komitmen tersebut tidak sepenuhnya direalisasikan sesuai kesepakatan dalam berita acara klarifikasi.
"KP2MI telah melakukan pemanggilan klarifikasi terhadap PT Ceger Sari Buana pada 8 dan 17 Juli 2026. Dalam proses tersebut, perusahaan menyampaikan komitmen untuk menyelesaikan permasalahan para calon pekerja migran. Namun, perusahaan tidak sepenuhnya memenuhi komitmen penyelesaian sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi," kata Guritno.
Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pendalaman, KP2MI menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pelindungan Nomor 44 Tahun 2026 tertanggal 21 Oktober 2026.
Keputusan tersebut menetapkan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan PT Ceger Sari Buana selama tiga bulan.
Sanksi diberikan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf x Peraturan Menteri P2MI/BP2MI Nomor 4 Tahun 2025, terkait kewajiban perusahaan memberikan pelindungan kepada calon pekerja migran maupun pekerja migran Indonesia.
Selama sanksi berlaku, perusahaan dilarang melakukan seleksi calon pekerja migran di seluruh wilayah Indonesia. Perusahaan juga tidak diperbolehkan memproses dokumen penempatan bagi calon pekerja yang belum menandatangani perjanjian penempatan, termasuk pekerja migran yang sedang menjalani cuti.
KP2MI turut mewajibkan perusahaan menyelesaikan seluruh pengaduan dan memenuhi hak para calon pekerja maupun pekerja migran.
Selain itu, perusahaan harus menyerahkan daftar lengkap calon pekerja dan pekerja migran yang direkrut selama dua tahun terakhir, daftar mitra usaha, serta rencana aksi perbaikan.
KP2MI Perkuat Koordinasi dengan Kepolisian
Dalam menangani berbagai persoalan penempatan pekerja migran, KP2MI menyatakan terus membangun koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, baik melalui Bareskrim Polri maupun Polda Metro Jaya.
Kerja sama tersebut meliputi pertukaran informasi, penyediaan data dan dokumen pendukung, serta penguatan pengawasan terhadap perusahaan penempatan yang diduga melakukan pelanggaran.
Guritno menilai penegakan hukum menjadi bagian penting dalam memberikan efek jera kepada perusahaan yang menjalankan praktik perekrutan dan penempatan pekerja migran secara melawan hukum.
"Penegakan hukum merupakan langkah penting untuk memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang melakukan praktik perekrutan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia secara melawan hukum," tegasnya.
Ia memastikan koordinasi dengan kepolisian akan terus dilakukan agar penanganan kasus pekerja migran bermasalah dapat berjalan melalui dukungan informasi, data, dan langkah pengawasan yang terintegrasi.
KP2MI juga mengingatkan masyarakat yang berminat bekerja ke luar negeri agar memastikan proses keberangkatan dilakukan melalui perusahaan penempatan yang memiliki izin resmi.
Calon pekerja migran diminta memeriksa kejelasan pekerjaan, kesesuaian perjanjian kerja, serta identitas pemberi kerja sebelum menyetujui tawaran pekerjaan. Masyarakat juga diingatkan agar tidak mudah tergiur iming-iming gaji tinggi tanpa kepastian prosedur dan legalitas penempatan.
Guritno menegaskan pemerintah akan menindak perusahaan yang terbukti mengabaikan ketentuan dan hak pekerja migran.
"Setiap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk melalui pengenaan sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha," pungkasnya.
Komentar Via Facebook :