Home › Nasional › Wamendagri Wiyagus: Penanganan TBC Butuh Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah
Wamendagri Wiyagus: Penanganan TBC Butuh Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah
Keterangan Foto: Wamendagri Akhmad Wiyagus saat melakukan kunjungan kerja bersama Wamenkes Benjamin Paulus Octavianus dalam rangka percepatan penanggulangan TBC di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Kamis (12/11/2026). Kemendagri/TD-YS
MAJALENGKA, Tabloid Diksi – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mempercepat penanggulangan tuberkulosis (TBC). Menurutnya, penanganan penyakit tersebut tidak cukup hanya mengandalkan pelayanan kesehatan, tetapi juga membutuhkan dukungan sosial dan ekonomi bagi para penderita beserta keluarganya.
Penegasan itu disampaikan Wiyagus saat melakukan kunjungan kerja bersama Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus dalam rangka percepatan penanggulangan TBC di Pendopo Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Kamis (12/11/2026).
- Baca juga:
Wiyagus menjelaskan, proses pengobatan TBC membutuhkan waktu sekitar tiga hingga enam bulan. Dalam periode tersebut, penderita, khususnya yang berada pada usia produktif, berpotensi mengalami keterbatasan aktivitas dan pekerjaan. Kondisi ini juga berdampak terhadap keluarga yang harus memberikan pendampingan selama proses pengobatan.
Karena itu, ia menilai penanganan TBC harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai sektor, termasuk pemenuhan kebutuhan gizi dan perbaikan lingkungan tempat tinggal penderita.
“Ekosistem yang terdampak oleh pengobatan TB ini tidak hanya masalah kesehatan,” tegas Wiyagus, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jumat (13/11/2026).
Ia mencontohkan, Kementerian Kesehatan telah menjalin kerja sama dengan sejumlah kementerian untuk memberikan dukungan kepada penderita TBC. Bentuk dukungan tersebut antara lain renovasi rumah dengan kondisi sanitasi dan ventilasi yang kurang memadai serta pemenuhan kebutuhan gizi bersama Kementerian Sosial.
Menurut Wiyagus, keberhasilan program penanggulangan TBC sangat bergantung pada keterlibatan seluruh unsur, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga kader kesehatan dan kader TBC di masyarakat.
Sebagai pembina umum penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kemendagri berkomitmen mendukung Kementerian Kesehatan dalam memastikan pemerintah daerah menjalankan tanggung jawabnya di bidang pelayanan kesehatan.
Ia juga mengingatkan bahwa pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan kesehatan merupakan amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 28H UUD 1945.
“Ini kan bagian dari pengejawantahan konstitusi kita, Pasal 28H [UUD 1945], bahwa setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan yang layak,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kemendagri memastikan pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, khususnya sektor kesehatan. Tanggung jawab tersebut harus tercermin melalui kinerja perangkat daerah, mulai dari dinas kesehatan, puskesmas hingga posyandu.
“Kemendagri hanya ingin meyakinkan bahwa Pemkab Majalengka itu sudah benar-benar menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, khususnya urusan pemerintahan yang sifatnya wajib dan terkait dengan pelayanan dasar, yaitu bidang kesehatan,” jelasnya.
Dalam kunjungan tersebut, Wiyagus turut mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Majalengka di bawah kepemimpinan Bupati Eman Suherman dalam memperkuat program penanggulangan TBC.
Salah satu upaya yang diapresiasi adalah pengintegrasian program penanganan TBC ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, mulai dari RPJMD, RKPD hingga rencana strategis organisasi perangkat daerah (Renstra OPD). Pemerintah Kabupaten Majalengka juga telah mengalokasikan dukungan anggaran melalui APBD.
Selain itu, Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB) di Kabupaten Majalengka telah terbentuk secara lengkap.
Meski demikian, Wiyagus mendorong pemerintah kabupaten agar memperkuat pelaporan capaian program penanggulangan TBC kepada Kemendagri. Pelaporan tersebut termasuk penyampaian rencana aksi daerah (RAD) sehingga pelaksanaan program dapat dipantau dan dievaluasi secara berkelanjutan oleh pemerintah pusat.
Ia menilai berbagai langkah yang telah dilakukan Majalengka menjadi gambaran pentingnya koordinasi dan kolaborasi antarlembaga dalam menekan penyebaran TBC.
Wiyagus pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengesampingkan ego sektoral dan memperkuat kerja sama agar target penanggulangan TBC dapat dicapai secara maksimal.
“Program TB ini tidak terlalu sulit kalau kita bersatu padu dan terkoordinasi, tersinergi, dan terkolaborasi,” tandasnya.
Komentar Via Facebook :