Home › Ekonomi › Indonesia Perjuangkan Pemerataan Internet dan Perlindungan Anak di Forum ITU 2026
Indonesia Perjuangkan Pemerataan Internet dan Perlindungan Anak di Forum ITU 2026
Keterangan Foto: Sekjen Ismail menyampaikan pernyataan dalam forum High Level Policy Statement ITU Plenipotentiary Conference di Doha, Qatar, Rabu (11/11/2026). Komdigi/TD-YS
DOHA, Tabloid Diksi – Pemerintah Indonesia membawa agenda pemerataan akses internet, perlindungan anak di ruang digital, serta penguatan keamanan identitas pengguna dalam forum International Telecommunication Union (ITU) Plenipotentiary Conference 2026 di Doha, Qatar.
Dalam forum internasional tersebut, Indonesia menegaskan komitmen membangun ekosistem digital yang inklusif, aman, dan tangguh melalui penguatan infrastruktur konektivitas, regulasi perlindungan pengguna, serta kerja sama antarnegara.
- Baca juga:
Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Ismail, menyampaikan bahwa Indonesia terus mendorong transformasi digital sejak penyelenggaraan ITU Plenipotentiary Conference 2022.
Menurutnya, pemerintah memprioritaskan perluasan konektivitas, penguatan infrastruktur ketahanan digital, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah peluncuran Satelit SATRIA-1 untuk memperluas jangkauan internet, khususnya di wilayah terpencil dan daerah yang belum terlayani jaringan telekomunikasi.
"Peluncuran satelit SATRIA-1 memiliki dampak sosial dan ekonomi, serta memperluas akses internet di seluruh daerah terpencil dan belum terlayani," ungkap Ismail dalam forum High Level Policy Statement di Doha, Rabu (11/11/2026).
Selain itu, pemerintah juga mempercepat pengembangan jaringan 5G melalui lelang pita frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz pada Agustus 2026.
"Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan akses ke layanan digital sekaligus memperkuat ketahanan dan keandalan infrastruktur konektivitas kita," jelasnya.
Di sektor tata kelola digital, pemerintah tengah menyusun peta jalan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) nasional yang melibatkan berbagai sektor.
Indonesia juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Regulasi tersebut menjadi salah satu upaya memperkuat perlindungan anak di bawah usia 16 tahun di ruang digital.
Sementara itu, keamanan identitas pelanggan telekomunikasi diperkuat melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Aturan ini mewajibkan verifikasi biometrik dalam proses registrasi kartu SIM.
"Registrasi kartu SIM berbasis biometrik menggunakan pengenalan wajah bertujuan untuk memperkuat verifikasi identitas pelanggan dan membantu mencegah penyalahgunaan nomor ponsel," tambah Ismail.
Ia menilai tantangan perkembangan teknologi digital tidak dapat dihadapi oleh satu negara saja. Karena itu, diperlukan kolaborasi lintas negara untuk membangun tata kelola digital yang lebih kuat.
Ismail menyebut ITU memiliki peran strategis sebagai wadah bagi negara anggota untuk bertukar pengetahuan, membangun kesepakatan, serta meningkatkan kapasitas teknis, terutama bagi negara berkembang.
Dalam kesempatan tersebut, Indonesia juga menyampaikan pencalonan sebagai Anggota Dewan ITU untuk periode 2027–2030 dan meminta dukungan negara-negara anggota.
"Mari kita bangun masa depan digital yang lebih inklusif, aman, dan tangguh," pungkasnya.
Komentar Via Facebook :