Home › Politik › Hetifah Desak Kepala BNPB Baru Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Hetifah Desak Kepala BNPB Baru Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Keterangan Foto: Anggota Komisi VIII DPR RI dari dapil Kalimantan Timur, Hetifah. Foto : Humas DPR RI. TD.YS
JAKARTA, Tabloid Diksi - Anggota Komisi VIII DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur, Hetifah Sjaifudian, menanggapi pergantian Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dari Letjen TNI Suharyanto kepada Letjen TNI Kristomei Sianturi. Ia berharap pergantian kepemimpinan tersebut menjadi momentum untuk memulihkan kepercayaan publik, memperbaiki tata kelola lembaga, serta memperkuat penanganan bencana di berbagai daerah, khususnya Kalimantan.
Hetifah mengaku marah dan kecewa atas dugaan korupsi dana kebencanaan yang melibatkan sejumlah pihak di lingkungan BNPB. Menurutnya, praktik tersebut tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat yang tengah menghadapi situasi sulit akibat bencana.
- Baca juga:
"Saya sangat marah dan kecewa karena dana kebencanaan dikorupsi sejumlah pihak di lingkungan BNPB. Di saat masyarakat menderita akibat bencana, sungguh menyakitkan jika pihak yang seharusnya bertanggung jawab membantu justru mengambil keuntungan dari dana kemanusiaan. Kasus ini harus diusut tuntas, hukum ditegakkan, dan sistem pengawasan internal harus dibenahi," ujar Hetifah.
Ia menilai, pimpinan baru BNPB menghadapi dua agenda mendesak, yakni membenahi integritas dan tata kelola lembaga serta memastikan penanganan bencana tetap berjalan cepat, efektif, dan tepat sasaran.
Sebagai wakil rakyat dari Kalimantan Timur, Hetifah secara khusus meminta BNPB meningkatkan perhatian terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap yang masih melanda sejumlah wilayah di Kalimantan.
Menurutnya, BNPB perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sekaligus memastikan kebutuhan daerah terpenuhi melalui dukungan personel, peralatan, anggaran, dan bantuan teknis.
"BNPB harus memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah dan BPBD, mendengarkan kebutuhan mereka, serta memberikan dukungan nyata berupa personel, peralatan, anggaran, dan bantuan teknis. Jangan sampai daerah dibiarkan berjuang sendiri menghadapi bencana yang begitu luas dan berkepanjangan," tegasnya.
Hetifah juga menekankan pentingnya perlindungan kesehatan masyarakat terdampak karhutla, terutama anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya. Selain mempercepat penanganan darurat, BNPB bersama pemerintah daerah perlu memperkuat upaya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan agar kejadian serupa tidak terus berulang.
Dari sisi pengawasan, Hetifah menegaskan Komisi VIII DPR RI akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap BNPB. Fokus pengawasan meliputi transparansi pengadaan barang dan jasa, akuntabilitas penggunaan dana siap pakai, kesiapan menghadapi bencana, serta efektivitas penyaluran bantuan kepada pemerintah daerah dan masyarakat terdampak.
"Dalam rapat kerja terdekat, kami akan meminta evaluasi menyeluruh dan rencana pembenahan yang terukur dari kepemimpinan baru BNPB. DPR juga harus memastikan dukungan anggaran kebencanaan benar-benar memadai, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan," tutup Hetifah. ***
Komentar Via Facebook :