Home › Nasional › Kualitas Udara di Enam Provinsi Memburuk, Pembelajaran 12.874 Sekolah Dialihkan ke Rumah
Kualitas Udara di Enam Provinsi Memburuk, Pembelajaran 12.874 Sekolah Dialihkan ke Rumah
Keterangan Foto: Illustrasi. TD.YS
JAKARTA, Tabloid Diksi - Pemerintah menyiapkan skema pembelajaran fleksibel untuk memastikan kegiatan pendidikan tetap berjalan sekaligus melindungi peserta didik dan guru dari paparan asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Hingga 2 September 2026, sebanyak 12.874 satuan pendidikan dengan sekitar 1,43 juta peserta didik di enam provinsi terdampak telah menerapkan pembelajaran dari rumah.
- Baca juga:
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal/Informal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Gogot Suharwoto mengatakan, keselamatan warga sekolah dan keberlangsungan proses pembelajaran harus berjalan beriringan.
“Belajar di rumah bukan berarti libur. Ini memastikan anak tetap belajar karena kondisi tidak memungkinkan mereka belajar di sekolah,” ujar Gogot dalam konferensi pers penanganan karhutla secara daring, Rabu (2/9/2026).
Kebijakan tersebut mengacu pada Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 20 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan layanan pendidikan di daerah terdampak karhutla. Pola pembelajaran ditentukan berdasarkan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) serta kondisi faktual di masing-masing satuan pendidikan.
Saat kualitas udara berada dalam kategori baik, pembelajaran dapat dilakukan secara tatap muka. Pada kategori sedang, pembelajaran tatap muka masih diperbolehkan dengan pembatasan aktivitas di luar ruangan. Sementara ketika kualitas udara masuk kategori tidak sehat, kegiatan tatap muka dilakukan secara terbatas untuk mengurangi risiko paparan asap.
Perlindungan lebih ketat diberikan kepada kelompok rentan, khususnya anak PAUD, siswa SD kelas 1–3, serta peserta didik di sekolah luar biasa (SLB). Apabila ISPU mencapai lebih dari 200, pembelajaran diarahkan sepenuhnya dari jarak jauh.
“Yang perlu kita lindungi adalah anak-anak usia rentan, anak PAUD, SD kelas 1 sampai kelas 3, dan juga sekolah luar biasa. Mereka harus dipastikan belajar secara daring atau dari rumah,” kata Gogot.
Kemendikdasmen menegaskan pola pembelajaran tersebut bersifat dinamis dan akan disesuaikan dengan perkembangan kualitas udara. Pemerintah daerah diminta melakukan evaluasi paling lama setiap tiga hari, sementara kondisi udara di sekitar sekolah diperiksa setidaknya dua kali sehari, yakni pada pagi hari dan saat proses pembelajaran berlangsung.
Untuk jenjang pendidikan dasar hingga SMP, keputusan pengaturan pembelajaran berada pada pemerintah kabupaten/kota melalui kepala dinas pendidikan dengan berkoordinasi dengan lembaga terkait. Adapun untuk SMA, SMK, dan SLB menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Dalam kondisi mendesak, kepala sekolah juga dapat mengambil langkah perlindungan setelah berkonsultasi dengan pihak terkait di daerah. Kebijakan ini ditujukan agar keselamatan peserta didik dapat segera diprioritaskan tanpa menunggu proses administratif yang panjang.
“Jangan sampai anak terpapar. Pastikan keselamatan anak dan pelayanan pendidikan itu sangat penting, dua-duanya,” tegas Gogot.
Dari total 12.874 satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran dari rumah, sebanyak 9.683 sekolah berada di Kalimantan Barat dengan jumlah peserta didik mencapai lebih dari satu juta orang. Sekolah lainnya tersebar di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Jambi.
Besarnya jumlah peserta didik yang belajar dari rumah juga membuat pemerintah mengantisipasi risiko learning loss. Pengalaman selama pandemi COVID-19 menunjukkan berkurangnya pembelajaran tatap muka dapat menyebabkan siswa kehilangan waktu belajar, materi, serta pengalaman melalui kegiatan praktik dan proyek.
Karena itu, sekolah tetap diminta mencatat kehadiran dan aktivitas belajar siswa serta guru selama pembelajaran dari rumah. Metode pembelajaran dapat disesuaikan dengan kondisi daerah, mulai dari pembelajaran daring, penggunaan modul cetak, hingga penerapan skema guru kunjung untuk kondisi tertentu.
Selain mengatur pola pembelajaran, Kemendikdasmen mendorong penyediaan konsep sekolah aman asap. Setidaknya satu sekolah di setiap kecamatan diharapkan memiliki satu ruang kelas yang dapat digunakan sebagai tempat belajar sekaligus perlindungan ketika kualitas udara memburuk.
Konsep ruang aman asap yang pernah diterapkan pada 2019 tersebut kembali disiapkan untuk menghadapi kondisi karhutla saat ini. Ruangan dilengkapi sejumlah perlengkapan pendukung kualitas udara, seperti penyekat, tirai, kipas, exhaust fan, dan perangkat lainnya.
Kemendikdasmen akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat penerapan ruang aman asap. Sekolah juga dapat memanfaatkan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sesuai ketentuan untuk mendukung penyediaannya.
Untuk mendukung pembelajaran dari rumah, pemerintah menyiapkan konektivitas dan berbagai modul pembelajaran luring. Peserta didik juga dapat memanfaatkan Rumah Pendidikan yang menyediakan sumber belajar bagi guru dan siswa mulai jenjang PAUD hingga pendidikan menengah.
Kemendikdasmen turut menerapkan protokol perlindungan melalui prinsip 6M dan 1S. Langkah tersebut mencakup pemeriksaan kualitas udara, mengurangi aktivitas di luar ruangan, menutup ventilasi dan menggunakan penjernih udara bila diperlukan, menghindari sumber asap, menggunakan masker yang mampu menyaring partikel PM2.5, serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Masyarakat juga diminta segera berkonsultasi dengan fasilitas kesehatan apabila mengalami keluhan pernapasan.
Orang tua diminta berperan aktif selama anak menjalani pembelajaran dari rumah, antara lain dengan membatasi aktivitas di luar ruangan, memastikan anak menggunakan masker ketika harus keluar rumah, serta segera membawa anak ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan pernapasan.
Gogot menegaskan, penghentian sementara pembelajaran tatap muka tidak boleh dimaknai sebagai penghentian proses pendidikan. Sekolah tetap berkewajiban menyediakan bahan belajar dan memastikan guru menjalankan pembelajaran sesuai skema yang telah ditetapkan.
“Jangan sampai anak-anak tidak belajar karena kita mengalami learning loss yang luar biasa. Kita sangat hati-hati memastikan anak-anak tidak akan kehilangan waktu dan materi belajar di kondisi seperti ini,” ujarnya.
Melalui kebijakan berbasis kualitas udara, evaluasi berkala, perlindungan kelompok rentan, serta penyediaan alternatif pembelajaran, pemerintah berupaya menjaga keberlangsungan pendidikan sekaligus meminimalkan dampak karhutla terhadap keselamatan peserta didik dan guru. ***
Komentar Via Facebook :