Home › Nasional › Pemerintah Satukan 8.000 Jaringan Kehumasan & Komunikasi
Pemerintah Satukan 8.000 Jaringan Kehumasan & Komunikasi
Keterangan Foto: Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam Forum Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) di Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026) mengatakan koordinasi antarkehumasan menjadi kebutuhan penting di tengah derasnya arus informasi digital, termasuk meningkatnya disinformasi dan hoaks. Foto: Komdigi. TD.YS
JAKARTA, Tabloid Diksi — Pemerintah memperkuat koordinasi jaringan kehumasan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk membangun komunikasi kebijakan yang lebih cepat, terkoordinasi, serta mampu menjangkau masyarakat hingga pelosok daerah.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan koordinasi antar kehumasan menjadi kebutuhan penting di tengah derasnya arus informasi digital yang juga diiringi meningkatnya disinformasi dan hoaks.
- Baca juga:
“Kita dalam kerangka tugas komunikasi pemerintahan yang pertama harus punya narasi, yang kedua punya juga penyampaian hingga ke pelosok daerah untuk diseminasi,” ujar Meutya dalam Forum Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) di Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026).
Menurut Meutya, koordinasi antara humas kementerian dan lembaga dengan humas pemerintah daerah juga penting sebagai ruang evaluasi terhadap penyampaian informasi pemerintah.
Ia mengatakan forum komunikasi kehumasan tersebut akan diarahkan menjadi agenda berkala. Selain menyatukan narasi, forum ini diharapkan mampu mempercepat koordinasi ketika pemerintah perlu menyampaikan kebijakan kepada masyarakat.
“Dengan digitalisasi kita perlu juga koordinasi secara cepat,” kata Meutya.
Pemerintah Tak Bisa Menunggu
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M. Qodari menegaskan komunikasi kebijakan memiliki posisi yang sama penting dengan pelaksanaan program pemerintah.
Menurut Qodari, jaringan kehumasan pemerintah secara nasional mencakup lebih dari 8.000 perangkat. Jumlah tersebut menjadi kekuatan komunikasi yang harus bekerja dalam satu orkestrasi.
“Pemerintah tidak bisa menunggu. Harus punya jadwal rutin, harus punya agenda komunikasi yang membuat ruang-ruang informasi itu terus terisi dengan berbagai macam informasi kegiatan dan program dari pemerintahan,” ujarnya.
Qodari juga menekankan pentingnya menampilkan dampak nyata program pemerintah melalui cerita masyarakat yang merasakan manfaatnya. Dengan demikian, komunikasi pemerintah tidak hanya menjelaskan kebijakan, tetapi juga menunjukkan perubahan yang terjadi di tengah masyarakat.
Humas Harus Dua Arah
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menilai jaringan kehumasan pemerintah harus bekerja secara dua arah. Humas tidak hanya bertugas menyampaikan kebijakan kepada publik, tetapi juga harus mampu membaca isu dan perhatian yang berkembang di masyarakat.
“Humas itu bukan hanya menyampaikan satu arah saja, kebijakan ataupun informasi dari pemerintah, tapi baik sekali apabila teman-teman humas juga bisa membaca apa yang diperbincangkan oleh publik sehingga menjadi masukan bagi pemerintah,” kata Bima.
Bima juga mendorong humas pemerintah memperbanyak informasi positif dan kisah inspiratif dari berbagai daerah. Langkah tersebut dinilai penting agar ruang informasi digital tidak hanya dipenuhi respons terhadap isu negatif maupun disinformasi.
Pemerintah berharap penguatan koordinasi antar kehumasan dapat membangun sistem komunikasi publik yang lebih cepat, responsif, dan terintegrasi, sekaligus memastikan informasi mengenai kebijakan serta program pemerintah dapat diterima masyarakat di seluruh Indonesia. ***
Komentar Via Facebook :