Home › Peristiwa › KNPI Riau Tolak Wacana Polri Masuk Kementerian, Ini Alasannya

KNPI Riau Tolak Wacana Polri Masuk Kementerian, Ini Alasannya

Rabu, 28 Januari 2026 | 18:49 WIB,

Penulis : Redaksi

KNPI Riau Tolak Wacana Polri Masuk Kementerian, Ini Alasannya

Fuad Santoso, S.H., M.H

PEKANBARU, Tabloid Diksi – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau, Fuad Santoso, S.H., M.H., menyatakan sikap tegas menolak wacana pengalihan komando Kepolisian Republik Indonesia (Polri) ke bawah kementerian.

Pernyataan tersebut disampaikan Fuad saat ditemui awak media di ruang kerjanya di Pekanbaru, Rabu (28/1/2026). Ia menegaskan bahwa kedudukan Polri yang berada langsung di bawah Presiden merupakan amanat Reformasi 1998 yang harus tetap dijaga.

Baca juga: PSI Bina Widya dan Pemuda Pancasila Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Tapteng

Menurut Fuad, struktur tersebut menjadi fondasi penting bagi profesionalisme dan independensi Polri dalam menjalankan fungsi penegakan hukum serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Saya, Fuad Santoso, Ketua DPD KNPI Provinsi Riau, mendukung Polri tetap berada di bawah Presiden. Hal ini sejalan dengan amanat Reformasi 1998,” ujarnya.

Baca juga: Kejanggalan OTT JS Terungkap, Dugaan Kondisional Timbul

Fuad menjelaskan, Polri memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Oleh karena itu, jalur komando harus bersifat langsung dan bebas dari potensi kepentingan sektoral yang dapat muncul apabila Polri ditempatkan di bawah kementerian tertentu.

Ia menilai Presiden sebagai kepala negara sekaligus pemegang otoritas tertinggi merupakan pihak yang paling tepat dalam memberikan arahan langsung kepada Polri. Skema tersebut dinilai mampu mencegah tumpang tindih kebijakan yang berpotensi menghambat kinerja aparat di lapangan.

“Sebagai institusi profesional, Polri harus berada di bawah komando Presiden. Jika dimasukkan ke dalam struktur kementerian, terdapat risiko birokrasi dan kepentingan politik yang justru dapat melemahkan fungsi penegakan hukum,” tegasnya.

Baca juga: Kenegerian Domo Klarifikasi Tudingan Penambangan Batu Secara Liar, Kader PP: Pertimbangkan Musyawarah Mufakat dan Adat Istiadat!

Di tengah dinamika sosial dan politik nasional, Fuad juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas serta kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Menurutnya, penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menyeret institusi tersebut ke dalam ranah politik praktis.

Pernyataan KNPI Riau ini disampaikan di tengah menguatnya diskursus publik mengenai reposisi lembaga-lembaga negara. KNPI Riau menilai, struktur Polri saat ini merupakan format paling ideal dalam mendukung keamanan nasional dan agenda pembangunan menuju Indonesia Maju.

Baca juga: Senam Bersama WBP Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai Secara Rutin

“Langkah ini penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan bangsa,” tutup Fuad.

KNPI Riau menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan rakyat serta menjaga agar institusi negara tetap profesional, independen, dan dipercaya masyarakat.

Home › Peristiwa › KNPI Riau Tolak Wacana Polri Masuk Kementerian, Ini Alasannya

KNPI Riau Tolak Wacana Polri Masuk Kementerian, Ini Alasannya

Baca juga: PSI Bina Widya dan Pemuda Pancasila Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Tapteng

Baca juga: Kejanggalan OTT JS Terungkap, Dugaan Kondisional Timbul

Baca juga: Kenegerian Domo Klarifikasi Tudingan Penambangan Batu Secara Liar, Kader PP: Pertimbangkan Musyawarah Mufakat dan Adat Istiadat!

Baca juga: Senam Bersama WBP Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai Secara Rutin

TOPIK TERKAIT

Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT

Sportif dan Kondusif, KNPI Riau Puji Penyelenggaraan Mahato Cup VIII

Pernyataan Kontroversial DPRD Riau Tuai Kritik Balik dari KNPI

Desak Bentuk Pansus, Cipayung Plus dan KNPI Riau Soroti Defisit Anggaran Rp1,76 Triliun

Sambut Pesta Demokrasi, Ketua KNPI Riau Ajak Tak Saling Hujat

Kunjungan KNPI Riau ke Kejati, Sinergi Menuju Kondusifitas Pilkada 2024