Home › Peristiwa › Kejati Riau Tindaklanjuti Laporan SEPMI Atas Dugaan Mark Up Pembangunan Pagar RCH Tahap 3
Kejati Riau Tindaklanjuti Laporan SEPMI Atas Dugaan Mark Up Pembangunan Pagar RCH Tahap 3
Ket. Int
PEKANBARU, Tabloid Diksi - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau, Akmal Abbas mengungkapkan bahwa laporan Serikat Pelajar Muslimin Indonesia (SEPMI) Riau tentang Dugaan Mark up Pembangunan Proyek Pagar Gedung Riau Creative Hub (RCH) Tahap 3 sudah ditindaklanjuti.
“ Sudah didisposisi Aspidsus untuk ditindaklanjuti,” balas singkat Kajati Riau saat dikonfirmasi via WhatsApp yang diterima oleh awak media. Selasa, (05/03/2024).
- Baca juga:
Sementara itu, Aspidsus Kejati Riau, Imran Yusuf saat dikonfirmasi belum membalas dan menanggapi konfirmasi awak media.
Sebelumnya, Serikat Pelajar Muslimin Indonesia (Sepmi) Riau melaporkan Proyek Pembangunan Pagar Gedung Riau Creative Hub (RCH) Tahap 3 yang dinilai tidak memadai dan terindikasi telah terjadi Kongkalikong dan Mark Up yang berdampak kepada masyarakat terkena banjir dikarenakan drainase aliran parit tidak memadai. Senin, (04/03/2024).
Pembangunan pagar gedung Riau Creative Hub (RCH) Tahap 3 ini menghabiskan anggaran sebesar 27 Miliar yang dimenangkan oleh PT. Boriandy Putra dan sudah pernah mengalami kerobohan, dan sekarang setelah adanya perbaikan masih mengalami kerusakan. sehingga dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan, apabila pagar tersebut sewaktu-waktu kembali mengalami kerobohan.
“ Dalam rangka melaksanakan hak tanggung jawab Organisasi Kepemudaan kepada masyarakat untuk berperan aktif serta turut mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dengan menaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku demi mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari tindak pidana korupsi,” Sampaikan Ketua Sepmi Riau, Andre Ramadhan kepada Tabloiddiksi.com saat berada di Kejati Riau.
Andre menduga adanya Kongkalikong dan Korupsi pada Proyek Pembangunan Pagar Riau Creative Hub (RCH) dikarenakan memutus aliran parit yang berada di tepi jalan Arifin Ahmad atau lebih tepatnya di depan gedung RCH tersebut.
“ Masyarakat mengatakan bahwa bangunan pagar bagian depan gedung mengambil saluran parit jalan Arifin Ahmad, hal ini yang menyebabkan adanya pengubahan aliran saluran parit ke area jalan Bakti sebelah kanan gedung, yang selanjutnya menuju area belakang gedung. Akan tetapi saluran parit yang pihak kontraktor buat dinilai masyarakat asal jadi karena aliran parit tidak disambung sampai pada bagian kiri gedung dan akhirnya volume parit bagian belakang gedung berbeda. Dan Hal ini berdampak buruk sebab ketika intensitas hujan tinggi,parit sekitar jalan Karya Bakti meluap sehingga menyebabkan banjir,” ucapnya.
Menurut masyarakat pondasi bangunan pagar gedung tidak sesuai dengan spesifikasi arsitektur pada umumnya, karena pondasi pagar area gang Karya Bakti sejajar dengan jalan yang seharusnya pondasi tersebut tertancap masuk ke dalam tanah. tambahnya.
Andre menduga dan mencurigai, bahwa proses lelang sudah kongkalingkong antara pemenang tender/proyek dan PPK
“ Disini, nilai proyek Pembangunan RCH Tahap 3 sebesar 27 Miliar yang dimenangkan PT. Boriandy Putra Pelaksanaannya dijabat oleh PPK Thomas Lao Dimera dari Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Riau. Dan kami patut menduga telah adanya Kongkalikong,” tegasnya.
Oleh karena itu, Kami (Sepmi) Riau menyampaikan 4 Tuntutan kepada Kejati Riau dalam hal ini Asisten Pidana Khusus (Aspidsus), 1.Meminta Kejaksaan Tinggi Riau Mengusut Tuntas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Pembangunan Gedung RCH Tahap 3 Dimana Pemenang Kegiatan PT Boriandy Putra Dan Pejabat PPK Thomas Larfo Dimaira dengan Menggunakan Anggaran Daerah Sebesar 27 M.
2.Mendesak Kejaksaan Tinggi Riau Melakukan Penyelidikan Secara Tuntas atas Pelaksanaan Pembangunan Gedung RCH Tahap 3 yang dilaksanakan PT Boriandy Putra Dan Pejabat PPK Thomas Larfo Dimaira dengan total anggaran 27 Miliar.
3.Menuntut Kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau untuk segera mempublikasikan Informasi terkait Hasil penyelidikan Pembangunan Gedung RCH Tahap 3 Dengan menggunakan APBD Tahun 2023 Sebesar 27 M.
4.Apabila Laporan ini tidak mendapatkan atensi dari pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau Maka Sepmi Riau akan menindaklanjuti Melalui UU Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum. ***
Komentar Via Facebook :