Komisioner Kompolnas Sebut Firli Bahuri Pantas Ditahan

Kamis, 29 Februari 2024 | 21:53 WIB,

Mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

JAKARTA, Tabloiddiksi - Kompolnas turut angkat bicara terkait belum ditahannya mantan Ketua KPK Firli Bahuri usai jadi tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Kompolnas menilai Firli Bahuri patut dan pantas untuk ditahan.

Baca juga: Dugaan Bisnis Ilegal BBM, Pertamina dan APH Diminta Tindak Tegas !

Komisioner Kompolnas Yusuf Warsyim mengatakan layaknya penahanan di lakukan atas Firli Bahuri dengan status tersangka yang disandangnya.

"Semestinya memang patut ditahan. Kalau merujuk putusan praperadilan, penyidik sudah dinyatakan sah penetapan tersangkanya. Jadi apabila bukti-buktinya sudah cukup kuat, ya apa lagi yang ditunggu," ujarnya, Kamis (29/02/2024).

Baca juga: Istri Tragis Dibunuh Suami di Kuansing, Polisi Selidiki Kasus !

Yusuf menilai penyidik dalam hal ini masih menunggu berkas perkara pemerasan selesai diteliti dan dinyatakan lengkap oleh jaksa.

"Dalam hemat kami sepertinya penyidik ingin memastikan berkas di jaksa penuntut umum tidak banyak petunjuk-petunjuk untuk dilengkapi yang seefektif mungkin bisa P-21 seiring dengan itu baru akan dilakukan penahanan. Itu dalam pantauan kami sementara, tentu ini perlu dilakukan konfirmasi," kata Yusuf.

Home › Hukrim › Komisioner Kompolnas Sebut Firli Bahuri Pantas Ditahan

Apalagi Lagi yang Ditunggu?

Komisioner Kompolnas Sebut Firli Bahuri Pantas Ditahan

Baca juga: Dugaan Bisnis Ilegal BBM, Pertamina dan APH Diminta Tindak Tegas !

Baca juga: Istri Tragis Dibunuh Suami di Kuansing, Polisi Selidiki Kasus !

TOPIK TERKAIT

Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT

Puluhan Mahasiswa di Riau Minta KPK Tindak Lanjuti Kasus Korupsi Water Front City Seret Nama Sekda dan Bupati

Muncul Fenomena Gaib Dibalik Proyek Ratusan Miliar APBD Kuansing Kini "Dihuni" Oleh Hantu!

Ketua LP KPK Riau Pertanyakan Kekuatan Auditor Independen di Riau

Menginspirasi Aksi Nyata untuk Pemerintahan yang Bersih

Bupati dan Kepala Dinas Kesehatan Diduga Melanggar LHKPN, KPK Telusuri Harta Tak Wajar