Home › Peristiwa › Viral, Petugas Kutip PKL Uang Kebersihan
DLHK Pekanbaru Menyangkal
Viral, Petugas Kutip PKL Uang Kebersihan
Keterangan Foto: Pedagang Kaki Lima (PKL) jalan Cut Nyak Dien, Pekanbaru.
PEKANBARU, Tabloiddiksi - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, menyangkal viral dugaan penarikan retribusi kebersihan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Cut Nyak Dien.
Hal itu disampaikan oleh Plt Kepala DLHK Kota Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut, pihaknya tidak mengetahui pungutan yang dialamatkan kepada petugas dari dinas yang dipimpinnya.
- Baca juga:
"Kita sekarang nggak tahu siapa yang minta uang kebersihan itu. Kalau kita tanya pedagang, pasti mereka bilang iya, tapi sama siapa dia membayar kita tidak tahu. Ngaku-ngakunya kan dari DLHK," ujarnya, Sabtu (24/02/2024).
Ingot menanggapi soal video viral di Instagram, mengaku petugas kebersihan dari DLHK Kota Pekanbaru. Dalam video akun Instagram @infopku, petugas kebersihan itu mengaku tidak mendapatkan uang apapun saat membersihkan ruas jalan Cut Nyak Dien.
Dalam video itu petugas mengatakan, para pedagang dikutip uang kebersihan Rp3.000 setiap hari. Namun dirinya mengaku tidak mendapatkan apapun dari tugas yang dilakukannya selain gaji.
Ingot menyebut, bahwa dirinya tidak mengetahui pasti sosok viral dalam video itu adalah petugas DLHK atau petugas lain.
"Saya tidak tahu apakah itu betul petugas DLHK atau mungkin petugas swasta atau manapun. Akan tetapi, yang perlu kita lakukan saat ini adalah tata kelola retribusi sampah kita. Makanya kita coba memulai sekarang menerapkan pembayaran non cash," terangnya.
Lebih lanjut disebutkan Ingot, dengan sistem non cash dipastikan uang retribusi sampah akan masuk ke kas daerah.
"Dengan non cash dan rekening yang kita sampaikan, masyarakat tidak perlu ragu dan uangnya pasti sampai ke kas daerah," jelasnya.
Menurutnya, yang terjadi saat ini mungkin karena pembayarannya secara tunai. Selain itu juga karena tata kelola yang tidak jelas, sehingga tidak diketahui uang yang dibayarkan pedagang masuk kemana.
"Kalau tata kelolanya tidak pasti, tentu akan timbul bias. Makanya kami mohon dukungan dari semua pihak bahwa kita sudah mulai pembayaran retribusi yang menjadi kewajiban kita secara non cash," kata Ingot Hutasuhut.
Komentar Via Facebook :