Tolak Evaluasi RAPBD 2024

Jumat, 05 Januari 2024 | 09:13 WIB,

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau, Indra SE, M.Si.

PEKANBARU, Tabloid Diksi - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau telah mengembalikan draf APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) tahun 2024 kabupaten kota untuk dilaksanakan.

Dari hasil evaluasi tersebut, 11 kabupaten kota di Riau dinyatakan telah rampung.

Baca juga: Gubri Abdul Wahid Dorong BUMDes Kampar Perkuat Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Cabai

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau, Indra SE, M.Si, MM mengatakan, dari 12 pemerintah kabupaten kota yang ada di Riau, baru 11 daerah yang menyerahkan RAPBD 2024 ke Pemprov Riau untuk dilakukan evaluasi.

"APBD 2024 milik 11 pemerintah kabupaten kota sudah selesai kita evaluasi. Hanya satu kabupaten yang tidak menyerahkan RAPBD 2024 yakni Kuansing," kata Indra, Kamis (04/01/2024).

Baca juga: Bupati Kampar Pimpin Rapat Persiapan Hari Lingkungan Hidup dan HUT Bhayangkara ke-79 Tingkat Provinsi Riau

Terkait APBD 2024 Kabupaten Kuansing yang tidak mengirimkan draf untuk dievaluasi, maka pihak yang dinilai bersalah dalam proses pengesahan APBD dapat diberikan sanksi.

Tak ayal, beban sanksi yang akan ditanggung Pemkab Kuansing terbilang cukup berat.

Baca juga: Silaturahmi Penuh Kehangatan, Bupati Kampar Serap Aspirasi Masyarakat Perhentian Raja

"Sanksinya yakni hak keuangan pejabat yang dinilai salah dalam proses keterlambatan APBD hak keuangannya tidak diberikan dalam kurun waktu enam bulan," tegasnya.

Sementara untuk APBD 2024 milik Pemprov Riau juga sudah selesai dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Baca juga: Koperasi Merah Putih Terbentuk, Sekdes Lipat Kain Utara, Wijanarko: Proses Berkas Ke Notaris

Sebagaimana diketahui, besaran nilai APBD murni tahun 2024 Rp 11 triliun.

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar Rp10,8 triliun.

Alokasi pendidikan senilai 26 persen, infrastruktur pelayanan publik mencapai 40 persen dan belanja pegawai 20 persen.

Baca juga: Polres Rohil Gelar Karhutla Funrun 5K dan Deklarasi Kamtibmas

Adapun pada Rancangan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024, untuk pendapatan daerah direncanakan senilai Rp10 triliun.

Sedangkan, untuk kebutuhan belanja daerah selama tahun anggaran 2024 direncanakan senilai Rp11 triliun.

Baca juga: Wabup Jhony Charles Buka Pembinaan Intensif Kafilah MTQ Rohil

Sehingga terdapat defisit, dan akan ditutupi oleh penerimaan pembiayaan sebesar Rp800 miliar yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA).

Lebih lanjut dikatakan Indra, pekan ini pihaknya akan melakukan perbaikan catatan-catatan yang diberikan Kemendagri.

Baca juga: DPRD Kampar Gelar Rapat Paripurna Bahas LKPJ Kepala Daerah TA 2024

"Untuk APBD Riau 2024 masih dilakukan beberapa perbaikan sesuai catatan Kemendagri. Setelah itu baru dilakukan harmonisasi dengan DPRD. Targetnya dalam pekan ini juga APBD Riau 2024 sudah bisa digunakan," ujarnya.

Home › Pemerintah › Tolak Evaluasi RAPBD 2024

Sejumlah Pejabat di Kuansing Terancam Sanksi Berat

Tolak Evaluasi RAPBD 2024

Baca juga: Gubri Abdul Wahid Dorong BUMDes Kampar Perkuat Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Cabai

Baca juga: Bupati Kampar Pimpin Rapat Persiapan Hari Lingkungan Hidup dan HUT Bhayangkara ke-79 Tingkat Provinsi Riau

Baca juga: Silaturahmi Penuh Kehangatan, Bupati Kampar Serap Aspirasi Masyarakat Perhentian Raja

Baca juga: Koperasi Merah Putih Terbentuk, Sekdes Lipat Kain Utara, Wijanarko: Proses Berkas Ke Notaris

Baca juga: Polres Rohil Gelar Karhutla Funrun 5K dan Deklarasi Kamtibmas

Baca juga: Wabup Jhony Charles Buka Pembinaan Intensif Kafilah MTQ Rohil

Baca juga: DPRD Kampar Gelar Rapat Paripurna Bahas LKPJ Kepala Daerah TA 2024

TOPIK TERKAIT

Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT

KNPI Riau Dukung Sikap Tegas APH Dumai

DPC Hanura Kuansing Santuni Anak-anak Yatim

Tokoh Masyarakat Pangean Bagikan Sembako Pada Terdampak Banjir di Kuansing

Humas PT PHI Mengklaim Tidak Mempekerjakan Pemanen di Areal Banjir

Caleg PDIP DPR-RI Dapil Bogor Diduga Langgar UU Pemilu