Tolak Evaluasi RAPBD 2024

Jumat, 05 Januari 2024 | 09:13 WIB,

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau, Indra SE, M.Si.

PEKANBARU, Tabloid Diksi - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau telah mengembalikan draf APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) tahun 2024 kabupaten kota untuk dilaksanakan.

Dari hasil evaluasi tersebut, 11 kabupaten kota di Riau dinyatakan telah rampung.

Baca juga: Dr. Misharti Kukuhkan PAIS Sumbar, Ajak Alumni Jadi Teladan Pemuda Kampar

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau, Indra SE, M.Si, MM mengatakan, dari 12 pemerintah kabupaten kota yang ada di Riau, baru 11 daerah yang menyerahkan RAPBD 2024 ke Pemprov Riau untuk dilakukan evaluasi.

"APBD 2024 milik 11 pemerintah kabupaten kota sudah selesai kita evaluasi. Hanya satu kabupaten yang tidak menyerahkan RAPBD 2024 yakni Kuansing," kata Indra, Kamis (04/01/2024).

Baca juga: Kerugian BUMDes Simalinyang Capai Rp 159 Juta, Pj Kades: Akibat Kelalaian Direktur Mengelola BUMDes

Terkait APBD 2024 Kabupaten Kuansing yang tidak mengirimkan draf untuk dievaluasi, maka pihak yang dinilai bersalah dalam proses pengesahan APBD dapat diberikan sanksi.

Tak ayal, beban sanksi yang akan ditanggung Pemkab Kuansing terbilang cukup berat.

Baca juga: Bupati Rohil H. Bistamam Laksanakan Sholat Idul Fitri 1446 H Bersama Warga di Lapangan Perteba

"Sanksinya yakni hak keuangan pejabat yang dinilai salah dalam proses keterlambatan APBD hak keuangannya tidak diberikan dalam kurun waktu enam bulan," tegasnya.

Sementara untuk APBD 2024 milik Pemprov Riau juga sudah selesai dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Baca juga: Bupati Bistamam Tinjau Lokasi, SMP Baru di Bagan Barat Siap Dibangun

Sebagaimana diketahui, besaran nilai APBD murni tahun 2024 Rp 11 triliun.

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar Rp10,8 triliun.

Alokasi pendidikan senilai 26 persen, infrastruktur pelayanan publik mencapai 40 persen dan belanja pegawai 20 persen.

Baca juga: Puskesmas Lipat Kain 2 Siap Berikan Pelayanan Kesehatan Mulai 2 Mei 2025

Adapun pada Rancangan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024, untuk pendapatan daerah direncanakan senilai Rp10 triliun.

Sedangkan, untuk kebutuhan belanja daerah selama tahun anggaran 2024 direncanakan senilai Rp11 triliun.

Baca juga: Gerakan Tanam dan Percepatan Luas Tambah Tanam untuk Meningkatkan Produksi Pangan

Sehingga terdapat defisit, dan akan ditutupi oleh penerimaan pembiayaan sebesar Rp800 miliar yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA).

Lebih lanjut dikatakan Indra, pekan ini pihaknya akan melakukan perbaikan catatan-catatan yang diberikan Kemendagri.

Baca juga: Sekolah di Pekanbaru Libur Lebih Awal! Ini Jadwal Terbaru Selama Ramadhan

"Untuk APBD Riau 2024 masih dilakukan beberapa perbaikan sesuai catatan Kemendagri. Setelah itu baru dilakukan harmonisasi dengan DPRD. Targetnya dalam pekan ini juga APBD Riau 2024 sudah bisa digunakan," ujarnya.

Home › Pemerintah › Tolak Evaluasi RAPBD 2024

Sejumlah Pejabat di Kuansing Terancam Sanksi Berat

Tolak Evaluasi RAPBD 2024

Baca juga: Dr. Misharti Kukuhkan PAIS Sumbar, Ajak Alumni Jadi Teladan Pemuda Kampar

Baca juga: Kerugian BUMDes Simalinyang Capai Rp 159 Juta, Pj Kades: Akibat Kelalaian Direktur Mengelola BUMDes

Baca juga: Bupati Rohil H. Bistamam Laksanakan Sholat Idul Fitri 1446 H Bersama Warga di Lapangan Perteba

Baca juga: Bupati Bistamam Tinjau Lokasi, SMP Baru di Bagan Barat Siap Dibangun

Baca juga: Puskesmas Lipat Kain 2 Siap Berikan Pelayanan Kesehatan Mulai 2 Mei 2025

Baca juga: Gerakan Tanam dan Percepatan Luas Tambah Tanam untuk Meningkatkan Produksi Pangan

Baca juga: Sekolah di Pekanbaru Libur Lebih Awal! Ini Jadwal Terbaru Selama Ramadhan

TOPIK TERKAIT

Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT

KNPI Riau Dukung Sikap Tegas APH Dumai

DPC Hanura Kuansing Santuni Anak-anak Yatim

Tokoh Masyarakat Pangean Bagikan Sembako Pada Terdampak Banjir di Kuansing

Humas PT PHI Mengklaim Tidak Mempekerjakan Pemanen di Areal Banjir

Caleg PDIP DPR-RI Dapil Bogor Diduga Langgar UU Pemilu