Home › Nasional › Koordinator Mapala Tuntut Evaluasi BKSDA Sumbar
Buntut Erupsi Marapi Renggut Korban Jiwa
Koordinator Mapala Tuntut Evaluasi BKSDA Sumbar
Keterangan Foto: Vivaldi Emri Nobel
JAKARTA, Tabloid Diksi - Koordinator Pusat Koordinasi Nasional Mahasiswa Pecinta Alam (PKN-Mapala) tingkat Perguruan Tinggi se-Indonesia meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Sumatra Barat (Sumbar), evaluasi jajarannya terkait musibah Marapi.
Peristiwa yang merenggut puluhan korban jiwa itu diduga ada kelalaian petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatra Barat.
- Baca juga:
Selaku Koordinator PKN-Mapala Tingkat Perguruan Tinggi se-Indonesia, Vivaldi Emri Nobel mempertanyakan perihal Standard Operating Procedure (SOP) pendakian Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Marapi yang dikelola Balai BKSDA Sumatra Barat tidak sesuai dengan standar pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Saat Gunung tersebut berada pada level II atau waspada.
"Kita bisa melihat ini sangat bertentangan dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2011 Tentang Pedoman Mitigasi Bencana Gunung Api, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami. Pada Pasal 1 Pada Permen No 15 Tahun 2011 Sudah jelas menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Upaya mengurangi risiko bencana gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami," ungkap Vivaldi, Minggu (10/12/2023).
"Pendaki yang memasuki lewat pos resmi dipastikan harus mengikuti mekanisme atau SOP yang di tetapkan pengelola atau pemberi izin." lanjutnya.
Vivaldi meminta, Pemda Sumatra Barat mengevaluasi permasalahan erupsi Marapi atas kelalaian penerapan Peraturan Menteri (Permen) tersebut.
Vivaldi menyebut, perlu dilakukan koordinasi guna mengantisipasi hal serupa terjadi.
"Pemerintah dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan Koordinator Daerah yang sudah ada di setiap daerah untuk memberi informasi status gunung kedepannya," ujarnya.
Komentar Via Facebook :