Home › Sorotan › Ratusan Miliar Pinjaman Poktan Penuh Mistis, 16 Tahun Tak Tertagih
Memasuki Seperempat Abad
Ratusan Miliar Pinjaman Poktan Penuh Mistis, 16 Tahun Tak Tertagih
Keterangan Foto:
Pekanbaru Tabloid Diksi - Hingga saat ini, diduga dana bantuan pinjaman hampir 16 tahun setelah jatuh tempo tak kembali ke khas Negara. Nilai kehilangan uang negara disinyalir mencapai ratusan miliar tersebar pada 12 kabupaten/kota di provinsi Riau.
Bantuan Pinjaman Modal Ekonomi Kerakyatan (PMEK) yang digulirkan oleh Pemerintah Provinsi Riau untuk kelompok tani yang tersebar di kabupaten/kota pada TA 2001-2002, dengan masa tenggang jatuh tempo pada tahun 2007, berasal dari APBD Riau serta disalurkan langsung oleh Bank Riau Kepri. .
- Baca juga:
Bantuan ini menjadi temuan BPK Perwakilan Riau sejak tahun 2007, namun belum ada pengembalian secara menyeluruh, terlihat dengan surat BPK Perwakilan Riau Nomor 137.B/LHP/XVIII.PEK/04/2021 dan surat Gubernur Riau yang diteruskan kepada Dinas PTPH Riau dengan surat BPK Provinsi Riau Nomor 772.EKO-KP/1813 tanggal 14 Juli 2021 serta diteruskan ke Dinas Pertanian dan Perikanan kabupaten/kota.
Data yang diterima oleh media ini menunjukkan bahwa bantuan yang digulirkan untuk Kota Pekanbaru saja berjumlah lebih dari 11 Miliar dan baru ada pengembalian 1.3 Milyar dari 31 Poktan yang mendapatkan bantuan. Bahkan ada Poktan yang belum melaksanakan kewajibannya membayar, dengan hanya 4 Poktan yang mencicil.
Bantuan dari APBD ini diduga tidak tepat sasaran dan berpotensi korupsi, terutama setelah awak media mencoba menelusuri keberadaan Poktan yang dimaksud, terkuak beberapa Poktan saat ini tak ada sama sekali karena tak menjalankan aktivitas.
Kadis Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru, drh. M. Firdaus, Msi, mengatakan bahwa pihaknya telah melaksanakan tugas untuk menelusuri Poktan tersebut sesuai perintah provinsi. Ia menyatakan bahwa saat ini hanya membantu melacak keberadaan Poktan tersebut untuk kemudian melaporkannya ke Dinas Provinsi.
Kadis PPTH Riau, Ir. Syahfalefi, melalui perangkat selulernya, ia menyatakan bahwa persoalan ini menjadi tanggung jawab Bank Riau Kepri sebagai penyalur dan pemberi dana, dan pihaknya hanya memfasilitasi saja.
Ketua DPD Gerakan Anti Korupsi (GANK) Provinsi Riau, Friyatno Sikumbang, akan melaporkan dugaan penyalahgunaan anggaran pinjaman yang diberikan oleh Bank Riau Kepri (BRK) yang kini telah menjadi BRK Syariah, di mana dana pinjaman tersebut tidak ada tanda-tanda pengembalian dari tahun 2007 hingga 2023.
Friyatno menduga ada kong-kalingkong beberapa pihak, dari pihak pemerintahan hingga pihak bank tersebut yang mengucurkan dana pinjaman hingga Ratusan Miliar se Provinsi Riau. Ia berencana untuk melaporkan temuan BPK RI Riau dan temuan timnya di lapangan ke Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaporkan dugaan adanya oknum-oknum yang bermain dalam meloloskan dana pinjaman tersebut yang menelan uang Ratusan Miliar.
Friyatno juga menyatakan bahwa peran APH dan KPK adalah menelusuri siapa oknum-oknum yang terlibat, karena menurutnya, pembiaran ini menunjukkan indikasi korupsi yang menghilangkan uang Pemerintah (uang Rakyat). **
.jpeg)
Komentar Via Facebook :