Home › Peristiwa › Aktivis 98 Deklarasi Relawan Persatuan Nasional Segera di 34 Provinsi
Dukung Prabowo dan Budiman
Aktivis 98 Deklarasi Relawan Persatuan Nasional Segera di 34 Provinsi
Keterangan Foto:
Medan, Tabloid Diksi - Tokoh Aktivis '98 Sumut, Muhammad Ikhyar Velayati, mendukung gagasan Persatuan Nasional yang terungkap dalam pertemuan antara tokoh Aktivis '98 Budiman Sudjatmiko dengan Capres Gerindra Prabowo Subianto di Kertanegara IV, Jakarta, pada Selasa (18/7/2023).
Menurut Ikhyar, hasil diskusi yang dilakukan secara formal maupun informal dengan para aktivis '98 di Sumut dan berbagai daerah menunjukkan respon yang sangat positif.
- Baca juga:
"Ikhyar menyatakan bahwa hasil diskusi dengan kawan-kawan aktifis '98 di Sumut dan berbagai daerah umumnya positif terhadap pertemuan dan gagasan persatuan nasional yang ditawarkan dalam pertemuan antara Budiman Sudjatmiko dengan Capres Gerindra Prabowo Subianto. Bahkan untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut, para aktivis '98 akan mendeklarasikan 'Relawan Persatuan Nasional' di 34 provinsi di Indonesia," kata Ikhyar di Medan, Minggu (30/7/2023).
Ketika ditanya tentang landasan mengapa Aktivis '98 mendukung Budiman meskipun diketahui Prabowo pernah menjadi seteru aktivis saat pelengseran Soeharto, Ikhyar menjelaskan bahwa situasi nasional dan internasional berubah, sehingga strategi dan kawan berjuang juga dapat berubah.
"Hampir semua kawan aktifis '98 memiliki analisis yang sama tentang situasi nasional maupun peta geopolitik internasional. Perubahan secara kimiawi ekonomi dan politik berdampak pada perubahan program, strategi, dan cara berjuang," jelas Ikhyar.
Ikhyar melanjutkan, "Pusat gravitasi ekonomi dari Barat perlahan bergeser ke Asia, termasuk Indonesia, yang diprediksi akan menjadi kekuatan keempat dunia pada tahun 2045. Saat ini, Indonesia harus menyatu dan membantu kutub progresif untuk kemitraan strategis, baik militer, ekonomi, maupun politik."
Ikhyar menjelaskan lebih lanjut, "Blok atau kutub (AS, UE, NATO) yang selama ini mendominasi ekonomi dan hegemoni politik dunia tidak ingin kehilangan pengaruhnya. Mereka mulai panik dan melakukan tekanan, dikte, ancaman, hingga memberlakukan sanksi terhadap negara berkembang, termasuk Indonesia."
Ikhyar menilai bahwa saat ini pemerintahan Jokowi sedang bertempur dengan negara dan lembaga yang mencoba mendikte Indonesia agar tunduk pada mereka.
"Inilah yang dirasakan Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi, mulai dari program pelarangan ekspor mineral mentah hingga protes mereka terhadap pengembangan hilirisasi pertambangan di dalam negeri. Ancaman juga muncul terhadap kebijakan larangan ekspor sawit mentah yang menguntungkan Indonesia hingga ratusan triliun oleh negara-negara yang tergabung dalam UE, AS, dan didukung oleh WTO dan IMF. Bahkan di bidang alutsista dan pertahanan, Amerika melarang Indonesia membeli pesawat tempur Su-35 dari Rusia yang lebih canggih dari milik Amerika F-15 Eagle II, diiringi ancaman ekonomi hingga boikot suku cadang alutsista yang berasal dari AS," ujar Ikhyar dengan kesal.
Komentar Via Facebook :