Home › Peristiwa › Ketua DPD SPRI Riau Menyoroti Rika Berbohong Terkait Kerjasama Berlaku Adil
Sorotan Tajam
Ketua DPD SPRI Riau Menyoroti Rika Berbohong Terkait Kerjasama Berlaku Adil
Ilustrasi
Pekanbaru, Tabloid Diksi - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pers Republik Indonesia (DPD SPRI) Provinsi Riau, Alwinsyah, S.Pd, secara tajam menanggapi pernyataan Kabag Protokoler dan Publikasi, Badria Rikasari, Rabu (12/7).
Rika menyatakan telah berbuat perlakuan adil terhadap perusahaan media dalam kerjasama publikasi di DPRD Kota Pekanbaru. Alwinsyah menyoroti kurangnya bukti atau data yang mendukung klaim Badria Rikasari itu.
- Baca juga:
"Dalam hal adil yang disampaikan di media, bukti atau data diperlukan, bukan hanya ucapan belaka," tegas Alwinsyah dalam pernyataannya. Dia menambahkan bahwa banyak perusahaan media yang belum menerima surat orderan dan tanpa diberikan prioritas.
Alwinsyah juga mengungkapkan kesulitan dalam menemui atau menghubungi Badria Rikasari, yang memiliki wewenang dalam pemberian orderan publikasi. "Bagaimana bisa mendapatkan orderan publikasi jika sulit untuk bertemu atau menghubungi Badria Rikasari. Semua keputusan ada di tangannya," ungkap Ketua DPD SPRI Riau tersebut.
Lebih lanjut, Alwinsyah menyinggung pemberitaan miring mengenai kerjasama publikasi di sekretariat DPRD Kota Pekanbaru. "Saya mendengar ucapan beliau dengan senyum saja. Tidak mungkin ada asap tanpa adanya api," jelas Alwinsyah dengan tegas.
Ketua DPD SPRI Riau juga mengaku terkejut ketika mengetahui bahwa Badria Rikasari diberi amanah oleh Setwan Dprd Kota Pekanbaru untuk mengelola kerjasama media. Dia menyebutkan bahwa pejabat yang mengelola kerjasama media seharusnya mengerti dengan baik media dan memiliki hubungan yang baik dengan rekan-rekan media. Sayangnya, situasinya saat ini justru bertolak belakang.
Pernyataan Alwinsyah ini mencerminkan ketidakpuasan serikat pers terhadap Badria Rikasari dan dugaan adanya pembatasan kebebasan media dalam kerjasama publikasi di DPRD Kota Pekanbaru. Persoalan ini menjadi sorotan tajam di Riau, dan banyak pihak yang menuntut klarifikasi dan transparansi terkait kerjasama tersebut.
Badria Rikasari, Kabag Protokoler dan Publikasi DPRD Kota Pekanbaru, masih harus memberikan penjelasan yang jelas dan membuktikan bahwa perlakuannya kepada perusahaan media memang adil serta menghindari tudingan-tudingan yang merugikan kebebasan pers.**
Komentar Via Facebook :