LIRA Dorong Generasi Emas 2045 ANTI-KORUPSIÂ

Minggu, 18 Juni 2023 | 14:59 WIB,

Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), LSM Garda pengusung Generasi Anti Korupsi mendorong kandidat Capres 2024 dan segenap elemen masyarakat aktif memerangi korupsi.

JAKARTA, Tabloid Diksi - LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) menilai untuk membangun Generasi Emas 2045 di 100 Tahun Indonesia (1945-2045), diperlukan generasi muda yang anti-korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Presiden LSM LIRA Jusuf Rizal menjawab pertanyaan wartawan terkait peringatan HUT ke-18 LSM LIRA yang akan diselenggarakan di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat pada (Minggu-Senin-Selasa) 18-20 Juni 2023.

Baca juga: Pansel Umumkan Rekrutmen Anggota KY Baru, Pendaftaran 2–23 Juni 2025

"Bonus demografi tidak akan membawa perubahan, malah merusak bangsa, jika mental koruptif tidak dikikis," kata Presiden LSM LIRA, HM.Jusuf Rizal di Jakarta, Jumat (16/06/2023).Presiden LIRA, HM Jusuf Rizal.

Dalam perhelatan HUT ke-18 (19 Juni 2005-19 Juni 2023) tersebut, LSM LIRA akan melaksanakan Rakernas, sekaligus menggelar Seminar Nasional Anti-Korupsi guna membangun Generasi Emas 2045 yang menghindari KKN, agar Indonesia bisa bangkit dari berbagai ketertinggalan.

Baca juga: Sinergi Lintas Sektor, Rohil Gugah Kesiapsiagaan Hadapi Malaria

“Kita harus mendorong generasi muda berpikir jauh kedepan, karena di tangan mereka nasib bangsa ini dipertaruhkan. (Jika) Generasi muda lemah, bodoh dan tidak berdaya, Indonesia akan hancur,” tegas Jusuf Rizal, pria berdarah Madura itu.

Artinya Indinesia akan booming dengan penduduk berusia muda. Usia produktif. Untuk itu generasi muda harus diingatkan agar jangan mewarisi sifat koruptif, seperti yang terjadi saat ini. Di mana-mana, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Baca juga: 2.840 Honorer Diverifikasi Ulang, Gaji Tertunda Segera Cair

“Karena itu, menurut LSM LIRA, salah satu agenda ke depan bangsa ini adalah bagaimana menyelamatkan generasi muda agar terhindar dari perilaku koruptif, yang dapat membuat bangsa ini terpuruk dan kian jauh dari terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegas Jusuf Rizal.

Saat ini Indonesia gagal menjalankan amanat reformasi tahun 1998 dengan inti bahwa pemerintahan kedepan harus memerangi KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Kenyataannya saat ini prilaku koruptif dan KKN justru makin merajalela.Capres RI 2024-2029, LIRA mengundang 3 calon presiden untuk menyampaikan visi Pemberantasan korupsi.

Baca juga: Desa Lipat Kain Selatan di Bawah Sorotan: Transparansi Pembangunan Dipertanyakan

“LSM LIRA menilai saat ini sudah darurat korupsi. Karena itu kita gelar seminar agar memperoleh masukan dalam pemberantasan KKN, guna melanjutkan Reformasi jilid II. Karena setelah 25 tahun, reformasi Jilid I, telah gagal brantas KKN,” tegas Jusuf Rizal yang juga Ketum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia) itu.

Seminar yang digelar LSM LIRA juga mengundang kandidat Capres 2024, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo untuk menyampaikan visi pemberantasan korupsi jika terpilih menjadi Presiden 2024-2029. Selain itu diundang juga Partai Politik, KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan.

Home › Pemerintah › LIRA Dorong Generasi Emas 2045 ANTI-KORUPSIÂ

Pemerintahan Korup Cetak Generasi Bodoh

LIRA Dorong Generasi Emas 2045 ANTI-KORUPSIÂ

Baca juga: Pansel Umumkan Rekrutmen Anggota KY Baru, Pendaftaran 2–23 Juni 2025

Baca juga: Sinergi Lintas Sektor, Rohil Gugah Kesiapsiagaan Hadapi Malaria

Baca juga: 2.840 Honorer Diverifikasi Ulang, Gaji Tertunda Segera Cair

Baca juga: Desa Lipat Kain Selatan di Bawah Sorotan: Transparansi Pembangunan Dipertanyakan

TOPIK TERKAIT

Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT

Berikan Pelayanan Kepada Masyarakat, Satlantas Polres Kuansing Lakukan Patroli Blue Light

Respon Cepat Instruksi Bupati, PUPR Kuansing Eksekusi Jalan RusakÂ

Konflik Tanaman Kehidupan PT Riau Andalan Pulp and Paper RAPP Rampok Hutan Masyarakat

220 Ribu Hektare Lebih, proyek Hutan Riau Dikuasai 470 Perusahaan Secara Ilegal

Nasib Nasib Lagi Lagi Diduga Asal Pecat Pekerja APRIL Grup PT RAPP Dianggap Sewenang wenang